PASURUAN, PAWARTA.COM – Pemkab Pasuruan resmi melaunching 365 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Peluncuran Kampung KB itu dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/11/2025) kemarin.
Menurut KH Shobih Asrori, program Kampung Keluarga Berkualitas ini untuk memastikan setiap keluarga di Kabupaten Pasuruan memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan dasar. Seperti layanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi produktif.
Diharapkan, ada peningkatan lima persen setiap tahun pada capaian klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Dan Pasuruan bisa menjadi contoh keberhasilan pembangunan keluarga yang tangguh dan berdaya.
“Semoga target peningkatan ini bisa terwujud, sehingga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dapat tercapai,” kata Wabup Shobih Asrori.
Pogram Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery menjelaskan, Kampung Keluarga Berkualitas ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan pendekatan berbasis komunitas.
“Fokusnya pada pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat,” ujar Diano.
Sejak Mei hingga Agustus 2025, Pemkab Pasuruan telah melakukan penguatan kapasitas desa dan kelurahan, integrasi lintas sektor melalui kelompok kerja, serta sosialisasi sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk.
Langkah-langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Dari total 365 desa/kelurahan, Pemkab Pasuruan membagi program ini ke dalam beberapa klasifikasi 265 desa/kelurahan masuk kategori dasar, 62 desa/kelurahan masuk kategori berkembang, 11 desa/kelurahan berstatus mandiri, dan 27 desa/kelurahan telah mencapai tahap berkelanjutan.
“Klasifikasi tersebut menjadi dasar pemetaan intervensi program di setiap wilayah, agar pembangunan keluarga berjalan sesuai potensi dan kebutuhan lokal.
